Evaluasi di Tingkat Kelurahan

Dari sisi waktu, pembuatan Surat Pengantar dari Kelurahan sudah cukup baik. Tidak sampai satu jam. Tapi tetap ada hal yang membuat tidak nyaman. Ketika Surat yang asli selesai dibuat, petugas meminta saya untuk mem-fotokopi surat tersebut. Masalahnya, tukang fotokopi adanya di seberang. Jadi mondar mandir..

Dari sisi administrasi, menurut saya.. tidak sesuai prosedur.

Syarat dari Polres untuk membuat SKCK adalah Surat Pengantar SKCK dari Kelurahan. Namun, Kelurahan memperpanjang birokrasi dengan menempatkan dua kolom tanda tangan tambahan, yaitu Camat dan Dan Ramil, seperti tampak pada gambar berikut:

Surat Pengantar Pembuatan SKCK

Petugas Kelurahan pun mengarahkan masyarakat untuk pergi ke Kecamatan serta Dan Ramil untuk melengkapi surat tersebut. Perpanjangan birokrasi tersebut tentunya menyusahkan masyarakat. Banyak orang yang tidak tahu kalau sudah mendapat tanda tangan dari Kelurahan ya sudah cukup, stop, sampai di situ, dan proses selanjutnya ada di Polres. Baiknya, kolom Camat serta Dan Ramil di “Del” saja.

Selanjutnya, mengenai biaya. Memang petugas tidak menyebutkan besar biaya pembuatan surat. Namun, petugas memberikan secarik kertas amal PMI yang sudah di-staples dengan Surat Pengantar. Jadi secara tidak langsung kami harus memberikan sumbangan. Masalahnya, bukan pada uang yang diberikan. Tapi, bagaimana pencatatan jumlah uang pada sumbangan tersebut, sedangkan berapa rupiah pun yang orang berikan, petugas hanya akan memberikan satu lembar bukti amal PMI, dengan nominal Rp 1000,- :

Bukti Amal PMI

Alangkah baiknya apabila bukti amal PMI sesuai dengan jumlah uang yang diberikan masyarakat. Kalau orang memberikan amal Rp 5000,- maka seharusnya diberikan 5 lembar bukti amal Rp 1000,-. agar pada akhirnya amal dari masyarakat untuk PMI melalui Kelurahan dapat sampai dengan benar jumlahnya.

Apabila memang Kelurahan membutuhkan dana atau biaya untuk layanan administrasi publik seperti ini, maka silakan cantumkan biayanya secara resmi. Masyarakat pun akan lebih senang jika ada keterbukaan tentang berapa besar biaya yang memang semestinya ada apabila diperlukan. Tentunya, petugas juga harus memberikan informasi yang benar dan pelayanan yang baik.